Propaganda SBY Dan Denny Indrayana Semakin Kelewatan

Berita Terkini - Diberitakan Denny Indrayana menuliskan surat terbuka yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, pada Selasa,7 Juni 2023.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini di dalam suratnya meminta DPR untuk memeriksa Presiden Jokowi dalam rangka pemakzulan atau impeachment dari jabatannya sebagai Presiden RI.

Denny Indrayana menyebut Jokowi layak dimakzulkan lantaran dianggap melakukan beberapa pelanggaran terhadap UUD 1945, sehingga layak juga untuk diperiksa oleh DPR.

"Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024," kata pendukung Anies ini dalam surat terbukanya.

Denny Indrayana menuliskan 3 hal yang menjadi dasar Presiden Jokowi perlu diselidiki DPR melalui hak angket, terkait dugaan impeachment.

Dan berikut ini adalah 3 poin Denny Indrayana yang RJ kutip dari akun twitter pribadinya.

1. Presiden Jokowi sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netral alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Denny menyebut Presiden Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi yang berbahaya, dan layak dimakzulkan. Presiden Jokowi dianggap menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan jadi Calon Presiden 2024.

Denny Indrayana juga menuliskan bahwa dirinya mengklaim adanya gerakan sistematis untuk menghalang-halangi Anies Baswedan, juga soal prediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada dua paslon saja yang terdaftar di KPU untuk Pilpres 2024.

Denny pun bertanya kepada Rachland Nashidik, kenapa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan akan turun gunung mengawal Pemilu 2024. Jawabannya lantaran seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi Wakil Presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada SBY, sang tokoh sebelumnya bertemu dengan Jokowi dan dijelaskan pada Pilpres 2024 hanya akan dua Capres, tidak ada Anies Baswedan karena Denny Indrayana memprediksi Anies Baswedan akan dijerat kasus di KPK.

Sehingga menurut Denny hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung serta Kepolisian untuk menjegal Anies Baswedan menjadi Capres 2024.

2. Presiden Jokowi dianggap Denny membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengganggu kedaulatan Partai Demokrat.

Denny menganggap Moeldoko sedang cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat, dan hal itu dianggap Denny, Presiden Jokowi membiarkan. Denny pun menyebut Jokowi terbukti membiarkan pelanggaran Undang-undang Partai Politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol.

"Juga lucu dan aneh bin ajaib ketika Presiden Jokowi membiarkan saja dua anak buahnya berperkara di pengadilan, membiarkan Kepala Staf Presiden Moeldoko menggugat keputusan yang dikeluarkan Menkumham Yasonna Laoly. Jika tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara dua anak buahnya sendiri. Jokowi berarti memang tidak mampu dan tidak layak menjadi presiden," kata Denny dalam suratnya.

3. Presiden Jokowi dianggap menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik yaitu dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024.

Denny juga menganggap Presiden mengarahkan kasus mana yang harus dijalankan dan kasus mana yang harus dihentikan termasuk oleh Kejaksaan serta Kepolisian.

Denny mengatakan bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu.

"Jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024," kata Denny.

Dan disini dirinya memberikan contoh yakni Soeharso Monoarfa yang diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP.

"Ketika saya bertanya kepada seorang kader utama PPP, kenapa Soeharso Monoarfa dicopot, sang kader menjawab ada beberapa masalah tetapi yang utama karena 'empat kali bertemu Anies Baswedan'," ucapnya lagi dalam surat terbukanya.

hhmm... Bila saya amati disini, orang yang katanya Pakar Hukum Tata Negara ini semakin dibiarkan semakin tambah gila. Semua statement yang Ia tuduhkan sama sekali tidak disertai dengan bukti-bukti otentik semuanya hanya berasal dari dugaan dirinya sendiri.

Yang pertama adalah soal prediksi dirinya bahwa pihak penguasa dianggapnya akan ikut cawe-cawe dalam masalah pilpres dengan memastikan akan hanya ada dua paslon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024 kedepan...

Pendapatnya ini lantaran turun gunungnya SBY mengawal Pilpres 2024 yang menurut Denny tokoh bangsa yang pernah menjadi Wakil Presiden tak lain dan tak bukan adalah Yusuf Kalla memberi informasi ini kepada SBY.

Disini pointnya. adalah menurut SBY, informasinya dari Yusuf Kalla, dan hal ini hanya sebatas prediksi tendensius.

Yang kedua karena menurut Denny, Jokowi membiarkan dua anak buahnya berperkara dengan mengajukan PK ke MK. Hal ini dianggap oleh Denny sebagai tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara dua anak buahnya sendiri dan Jokowi harus dimakzulakan.

Disini, yang bermasalah adalah moeldoko dengan orang luar istana dan ini bukan urusan pemerintahan tapi urusan partai yang bersengketa. Dan sangat tidak mungkinlah bila seorang Jokowi harus ikut-ikutan masuk keranah tersebut apalagi partai tersebut bukan partai dimana Jokowi sebagai kader.

Dan bila ini dianggap sebagai sarana untuk menjegal Anies Baswedan. Disini perlu diketahui masalah perebutan partai ini sudah berlangsung sangat lama, yaitu akhir 2020, dan pada awal 2021 sudah terjadi selisih pendapat dalam internal Partai Demokrat sendiri dan hal ini, jauh sebelum Anies Baswedan secara resmi diusung oleh Demokrat karena kala itu AHY lah yang sangat berambisi untuk jadi Presiden.

Jadi kalau hal ini di cocoklogikan oleh Denny Indrayana sebagai sarana menjegal Anies Baswedan, hal ini sangat tidak masuk akal bahkan tidak masuk akal bahkan tidak nyambung.

Yang ketiga Jokowi dianggap menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik. Hal ini karena menurutnya seorang kader utama PPP pernah mengatakan bahwa Soeharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP karena 'empat kali bertemu Anies Baswedan'.

Lalu disini apa hubungannya dengan Jokowi ? walaupun PPP adalah salah satu partai pendukung pemerintah, hal ini bukan berarti Jokowi bisa mengintervensi. Emang siapa Jokowi dan apa kapasitas Jokowi di PPP. Ini adalah tuduhan ngawur yang tidak disertai bukti-bukti yang kuat, hanya ilmu cocoklogi yang berbalut kebencian terhadap Presiden Jokowi.

Dan Denny Indrayana ini semakin lama dibiarkan akan semakin membuat gaduh bangsa ini. sebelumnya, ia ribut dan gaduh soal bocoran keputusan Mahkamah Konstitusi padahal MK saja belum bersidang tapi keputusannya sudah ia ketahui.

Bila kita analisa dari semua statementmen Denny Indrayana ini, dugaan saya Denny ini adalah orang suruhan SBY. Dia sengaja membuat semacam informasi yang sangat menyesatkan yang dilanjutkan dengan tuduhan-tuduhan yang membabi buta ke arah Presiden Jokowi.

Denny ini liciknya bukan main, Dia hanya berani bersuara di tempat persembunyiannya di Melbourne, tapi mempropaganda dan membuat gaduh dalam negri.

Dan kenapa saya menduga bahwa Denny ini ada hubungannya dengan SBY ?

Karena setelah Denny melakukan kegaduhan yang pertama, SBY beberapa saat kemudian bereaksi dengan seolah menduga ada kebenaran dari statement Denny tersebut. Hal ini semakin diperjelas dengan statement Denny sendiri, bahwa dirinya diberi tahu oleh elite Demokrat bahwa Yusuf Kalla telah menyampaikan informasi kepadanya bahwa hanya akan ada dua paslon saja dipilres kedepan.

Propaganda ini dugaan saya, sengaja dimainkan SBY agar Demokrat bisa mendapatkan simpati publik selain itu hal ini bisa menggagalkan PK yang dilakukan oleh Moeldoko.

Dan terbukti propaganda ini berhasil memancing situasi gaduh, serta mencuri perhatian publik bahkan dari para elite sampai di tataran akar rumput pun, ikut menanggapi isu tersebut.

Dan pertanyaannya apakah SBY benar benar terlibat dalam propaganda yang dibuat oleh Denny Indrayana ini ?

Bagaimana menurut Anda

Link Video

Sumber : https://seword.com/umum/propaganda-sby-dan-denny-indrayana-semakin-uIyczN4AiC