Hayo, Menkominfo Bakal Bentuk Pengawas Konten Medsos

 

Berita Terkini -Banyak orang meragukan kapabilitas Menkominfo baru Budi Arie Setiadi dalam mengurus masalah segudang di Kemenkominfo.

Sesudah dilantik, dia langsung membuat gebrakan. Contohnya, dia membuka peluang untuk membentuk pengawas medsos, karena ada banyak konten medsos yang meresahkan masyarakat.

Menurut dia, sejauh ini baru ada KPI yang hanya mengawasi konten TV dan radio. Tapi sampai saat ini belum ada lembaga serupa yang mengawasi medsos seperti Facebook, TikTok dll.

"Sekarang konten-konten yang meresahkan itu 'kan bentuknya macam-macam, karena teknologi itu 'kan berkembang," kata Budi Arie.

Pengendalian platform yang dianggap meresahkan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kominfo. Apalagi Pemilu 2024 semakin dekat, Kominfo dituntut menjaga dunia maya kondusif dan bebas konten negatif macam informasi hoax.

"Nanti soal caranya apa, sabar, ya. Suasana 'kan belum panas sekarang, tenang saja, tapi kita persiapkanlah supaya narasi pemilu (2024) damai bisa terwujud," katanya.

Benar apa yang saya duga. Cara kerjanya sudah tertebak. Saring, filter, blokir dll. Tidak ada inovasi yang wow. Cuma kebijakan biasa yang siapa pun bisa melakukannya. Sudah ada UU ITE yang sebetulnya bisa dimaksimalkan penerapannya.

Lebih mendesak membersihkan sisa-sisa orang-orang menteri dulu yang masih mencengkeram kementerian. Lebih mendesak adalah urus korupsi BTS.

Menurut saya ada yang lebih penting yaitu data rakyat. Sudah berkali-kali data rakyat bobol dan disebarluaskan seolah itu barang gratisan yang tidak bernilai. Berulang kali data bobol, dihack, dijual bebas tapi tetap saja belum ada langkah konkrit dalam hal pengamanan data. Segitu mudahnya membobol data di Indonesia. Kalau diibaratkan, pertahanan siber Indonesia mirip tahu, gampang ditembus.

Perkuat cyber system, upgrade jaringan atau apa lah itu. Begitu juga dengan kecepatan internet yang termasuk paling lambat se-ASEAN. Udah mahal, lambat pula. Itu lebih urgent ketimbang awasi medsos dan blokir sana sini yang bisa diakali dengan VPN.

Belum lagi banyaknya penipuan lewat telepon, medsos, link berbahaya yang bisa menguras isi rekening, kriminal online dan banyak lagi. Banyak yang lebih penting.

Jangan kayak menteri dulu, ngamuk-ngamuk saat diprotes soal kecepatan internet lalu bertanya internet cepat buat apa. Tapi apa lah yang mau diharapkan dari Budi Arie? Masa jabatan cuma setahun, internal kementerian rumit dengan segudang masalah, kapabilitas tidak cocok. Sekedar numpang lewat dan mengisi kekosongan aja.